Topikmetro.com, Rokan Hulu – Wakil Ketua DPRD Riau, H. Budiman Lubis, didampingi anggota DPRD Riau Hasbi Assodiqi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT SKA di Kabupaten Rokan Hulu. Kunjungan ini bertujuan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembayaran pajak air permukaan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.
Turut hadir dalam sidak tersebut perwakilan dari UPT Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, yakni Romi Kartika, S.E., selaku Kepala Seksi Penagihan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya DPRD Riau dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak daerah yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
Temuan di Lapangan: Alat Ukur Debit Air Bermasalah
Dalam sidak tersebut, tim menemukan adanya kesalahan pemasangan alat pengukur debit air (hidrometer) di pabrik PT SKA. Kesalahan ini berpotensi mengakibatkan ketidaksesuaian laporan penggunaan air permukaan, yang berdampak pada kurangnya penerimaan pajak yang seharusnya disetorkan ke kas daerah.
“Kami menemukan ketidaktepatan dalam pemasangan alat ukur debit air yang bisa berakibat pada berkurangnya potensi penerimaan pajak. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut hak masyarakat atas pendapatan daerah yang optimal,” ujar H. Budiman.
Komitmen DPRD: Tegakkan Aturan dan Sanksi Tegas
Melihat temuan tersebut, DPRD Riau menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh pabrik pengguna air permukaan di Riau, yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 pabrik, dengan 47 di antaranya beroperasi di Rokan Hulu.
“Kami berkomitmen menegakkan aturan ini di seluruh perusahaan pengguna air permukaan. Jika ada yang tidak kooperatif, kami akan menerapkan sanksi tegas, baik kepada perusahaan maupun oknum pegawai yang terlibat dalam penyimpangan,” tegasnya.
Meningkatkan Kesadaran dan Transparansi Pajak
Selain menyoroti aspek pengawasan, H. Budiman juga menekankan perlunya edukasi berkelanjutan bagi perusahaan agar lebih memahami kewajiban pajak mereka dan melaporkan penggunaan air secara transparan.
“Kami berharap kunjungan ini menjadi pengingat bagi perusahaan lain untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Pajak yang dikelola dengan baik akan berdampak langsung pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Langkah Nyata Optimalisasi Pendapatan Daerah
Dengan adanya langkah konkret dari DPRD Riau ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan yang mampu menutup celah-celah penyimpangan di sektor pajak daerah.
“Pendapatan daerah harus dijaga dan dimaksimalkan demi kepentingan masyarakat luas. Tidak ada toleransi bagi perusahaan yang mencoba menghindar dari kewajiban ini,” tutup H. Budiman.
Melalui inspeksi ini, DPRD Riau menunjukkan keseriusannya dalam menjaga transparansi dan keadilan pajak daerah. Pemerintah dan DPRD akan terus berkolaborasi untuk memastikan setiap rupiah pajak yang dihasilkan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Penulis : RV
Radaksi : RV
